Dosa Regulatif Berulang Pemerintah Tiap Penyaluran Bantuan

Sehingga, saya sejak mula, ingin agar BANTUAN SOSIAL INI DIHENTIKAN SEMENTARA.

Rasanya, saya heri ireng, tidak perlu turut memikirkan problem sosial Nasional. Sudah ada yang memikirkan. Negara tetap akan berjalan meski tanpa heri ireng. Maka cukuplah saya konsentrasi pada masyarakat saya sendiri, yaitu masyarakat Kecamatan Sambong. 

Maka, kritik sosial yang akan saya sampaikan hanya berdasar pengamatan maupun pengalaman saya di lingkup Kecamatan Sambong. Sebagai disclaimer, saya tidak menjamin apakah solusi atas kritik yang saya sampaikan nanti kompatibel dengan Kecamatan-Kecamatan lain atau tidak. Dan itu wajar saja, kondisi geografis, potensi, maupun problem sosial ekonomi tiap-tiap Kecamatan dapat saja berbeda. 

Kebutuhan Masyarakat Kecamatan Sambong

Kebanyakan masyarakat  Kecamatan Sambong, kecuali PPKS tidak produktif, TIDAK PERLU DIBERI BANTUAN LANGSUNG TUNAI. "BUTUH" memang berbeda dengan "INGIN". Mungkin, tulisan saya akan menghasilkan risiko sangat berat. Tapi mau bagaimana lagi, risiko itu harus saya terima sebagai konsekuensi penyampaian pendapat yang saya tahu tidak populis.

Kembali ke kebutuhan masyarakat Kecamatan Sambong Kabupaten Blora. Menurut saya, yang dibutuhkan "masyarakat umum" hanyalah digratiskan sebagai Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Pendidikan bagi anak-anaknya. Hanya itu. Tidak perlu sembako, tidak perlu bantuan pangan non tunai yang diberikan secara tunai. Tidak perlu dana Program Keluarga Harapan. Bila data yang digunakan masih seperti hingga awal 2023 ini.

Hingga blog ini saya tuliskan, masih banyak kok exclusion error maupun inclusion error pada data yang digunakan untuk penyaluran BPNT maupun PKH. Pemerintah seakan selalu membuat dosa regulatif berulang tiap penyaluran bantuan. Sehingga, saya sejak mula, ingin agar BANTUAN SOSIAL INI DIHENTIKAN SEMENTARA. 

Kembalikan lagi data ke pihak Desa, biar Masyarakat Desa sendiri yang musyawarah untuk menentukan PPKS mana yang perlu mendapatkan bantuan. Sambil, Pemerintah Pusat berusaha adil membayar iuran PBI JKN bagi seluruh rakyat Indonesia yang non PNS/TNI-POLRI/BUMN dan lain-lain yang memungkinkan untuk tidak merasa terbebani dengan iuran kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya.

Kulminasi Pola Pikir terhadap Bantuan

Sebagai ORANG SOSIAL, berkali saya ditanya, "Kapan saya dibantu Pak?" Justru pertanyaan yang sering muncul adalah dari keluarga muda. Mereka masih sangat produktif. Begitu sudah 'pecah KK', membuat Kartu Keluarga sendiri, mereka merasa sudah layak mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah. Tidak perduli apakah itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten. Mereka tidak menyebut CSR, karena memang tidak popular.

Atau kalau tidak begitu, ketika saya menyalurkan dana "Kartu Jateng Sejahtera", masyarakat sekitar penerima juga kasih komen, "Kok saya nggak dapat Pak?" Ketika saya tanya, "Njenengan sudah dapat BPNT? PKH? Anak njenengan punya KIP? Njenengan punya KIS?" Ternyata banyak dari mereka yang bertanya sudah mendapatkan salah satu atau bahkan bantuan-bantuan itu. 

Begitu juga, ketika saya salurkan bantuan Lansia Difabel dari Pemkab Blora, juga mendapatkan pertanyaan serupa. Dan rata-rata juga sudah mendapatkan itu semua. Ketika saya memantau pembagian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa, banyak pertanyaan bernada sama. Okelah, memang ada beberapa orang yang dari kaum exclusion error, itu tetap kita perhatikan, menjadi catatan tersendiri, dan kita usulkan lewat BLT DD tahun berikutnya. 

Dari empiris lapangan diatas, jelas, saat ini telah terjadi kulminasi pola pikir yang sebenarnya tidak pantas dari masyarakat kita. Masyarakat Indonesia. Masyarakat yang terkenal dengan sopan-santun dan keramah-tamahannya. Banyak warga yang menginginkan dapat semua bantuan yang diprogramkan oleh pemerintah. 

Semua merasa berhak mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan ada beberapa yang mengagunkan "kemungkinan mendapatkan bantuan" bulan berikutnya untuk meminjam uang, barang atau jasa dari pihak lain.

Pembenaran Saya Terhadap Pola Pikir Masyarakat

Apakah mereka salah ketika berharap mendapatkan bantuan juga? Meskipun lantai rumahnya keramik, bersih, punya kulkas, TV warna, Smart Phone seluruh anggota keluarga dibawah 50 tahun, sepeda motor bagi Ayah, Ibu, Anak, bahkan sepeda motor khusus untuk 'ngarit' atau ke sawah? Tidak pula kekurangan bahan makan, pakaian dan pulsa.

Bagi saya, tidak ada yang salah dengan semua ini, dan saya siap untuk dimusuhi atas bawah. Dianggap tidak memihak Kementerian Sosial, dianggap tidak memihak rakyat Kecamatan Sambong karena meminta HENTIKAN BANTUAN SOSIAL untuk sementara. 

Pembenaran saya terhadap pola pikir masyarakat sekarang ini adalah dipicu karena masih adanya EXCLUSION ERROR pada data penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah. Baik BLT, BPNT maupun PKH. Dan saya tidak akan mempermasalahkan pada bantuan Subsidi Pupuk, Subsidi BBM maupun subsidi atau amnesty lain. Karena memang saya tidak paham, dan andaikan paham sedikit, maka itu hanya akan menambah jumlah musuh saya saja. 

Solusi Atas Kritik Sosial

Solusi atas kritik sosial yang saya sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Jangan cairkan dulu perkiraan anggaran untuk segala jenis bantuan sosial di Kemensos kecuali PBI JKN dan KIP, urusan penyerapan anggaran tidak perlu dikhawatirkan
2. Arsipkan DTKS maupun sumber data lain yang dijadikan dasar penyaluran Bantuan Sosial di Kemensos 
3. Siapkan Basis Data atau Data Base File baru
4. Biayai iuran PBI JKN bagi seluruh masyarakat umum
5. Perintahkan dan danai TKSK untuk fasilitasi update data PPKS berbasis Data Induk Kependudukan dan Skala Prioritas berdasar Keberdayaan dan Kemendesakan ke Pemerintah Desa disertai dengan ancaman PEMECATAN TERHADAP TKSK dan Sangsi Pengurangan Titipan Dana Desa bila diketemukan exclusion error pada ambang batas seminimal mungkin.
6. Perintahkan Pemerintahan Desa untuk Musyawarah  Desa pengesahan Data PPKS
7. Masukkan Update Data PPKS ke Data Base File baru yang telah disiapkan untuk disahkan oleh Menteri Sosial dan dijadikan dasar penyaluran Bantuan Sosial
8. Pendanaan pemeliharaan, pengembangan dan update data seperti yang diterapkan untuk DTKS
9. Biarkan TKSK konsetrasi pada penanganan PPKS, tidak perlu direpotkan dengan hal-hal teknis lain seperti pemeliharaan maupun pengembangan data
10. Serahkan pemeliharaan dan pengembangan seperti validasi data kepada stake holder, bila perlu kepada pihak swasta atau NGO yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan pihak Desa maupun TKSK. 

Demikian solusi atas kritik sosial yang saya sampaikan, semoga dapat menjadi pertimbangan. Kritik sosial tersebut saya sampaikan bukan berdasar kebebasan berfikir saya, tetapi lebih karena didasari pengalaman lapangan selama saya menjadi seorang TKSK. (heri ireng)